Antara Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

DISTRIBUSI PENDAPATAN

     Masalah besar yang dihadapi Negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadiya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Namun ternyata hal ini bukan saja menjadi permasalahan internal suatu Negara tapi juga sudah menjadi permasalahan dunia internasional. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding Negara sedang berkembang.

     Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan factor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki factor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula.

     Sistem distribusi pendapatan nasional yang tidak pro poor menjadi isu bagi mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah dengan keyakinan bahwa sistem distribusi pendapatan sangat menentukan bagaimana pendapatan nasioanl yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan bernegara seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam mayarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak pro poor hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja, sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam menyikapi tingginya angka kemiskinan hingga saat ini.

Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis terebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi persentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.

KEMISKINAN

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta  tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

i.          JENIS-JENIS KEMISKINAN DAN DEFINISINYA

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

·         Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

·         Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

ii.        FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan

§  Tingkat dan laju pertumbuhan output

§  Tingkat upah neto

§  Distribusi pendapatan

§  Kesempatan kerja

§  Tingkat inflasi

§  Pajak dan subsidi

§  Investasi

§  Alokasi serta kualitas SDA

§  Ketersediaan fasilitas umum

§  Penggunaan teknologi

§  Tingkat dan jenis pendidikan

§  Kondisi fisik dan alam

§  Politik

§  Bencana alam

§  Peperangan

iii.      KEBIJAKAN ANTIKEMISKINAN

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1.      pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

2.      Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

        a.          Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

        b.          Intervensi jangka menengah dan panjang

o  Pembangunan sektor swasta

o  Kerjasama regional

o  APBN dan administrasi

o  Desentralisasi

o  Pendidikan dan Kesehatan

o  Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

Referensi: http://sofyan71sbw.files.wordpress.com/2010/05/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan-di-indonesia.pdf