Kejahatan Perbankan (Studi Kasus pada Bank Century)

2.1 Kejahatan Perbankan

Ada banyak kegiatan perbankan yang rentan terhadap tindak kejahatan, hal ini membuat pihak bank harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Di Indonesia kejahatan perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atau yang biasa dikenal dengan Undang-undang Perbankan. Undang-undang  perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

a.       Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Industri perbankan sarat dengan aturan (heavily regulated industry). Bank yang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapatkan ijin dari Bank Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana.

b.      Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan.Untuk menjaga kepercayaan tersebutdiberlakukan ketentuan rahasia bank yang pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara.

c.       Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

d.      Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

            Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan, misalnya seseorang merampok bank, pengalihan rekening secara tidak sah, dan kejahatan-kejahatan lainnya.Sedangkan kejahatan perbankan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang perbankan, misalnya larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang di luar undang-undang perbankan.

            Kejahatan perbankan yang melibatkan “orang dalam” kerap terjadi karena dominasi seseorang/sekelompok orang terhadap kebijakan dan administrasi serta lemahnya pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal.Selain itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan sehingga menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal dan terjadi kegagalan bank karena kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi.Nasabah tidak terlibat untuk turut mengawasi bank hanya regulator saja yang melakukan pengawasan. Sepatutnya ketika pengawas menemukan praktik kecurangan pada bank, praktik yang dianggap oleh pengawas sebagai tidak aman dan tidak sehat (unsafe and unsound), pengawas harus tegas memerintahkan agar praktik tersebut dihentikan (cease and desist order).

            Kejahatan perbankan yang paling marak terjadi saat ini:

1.      Pembobolan bank

Pembobolan bank saat ini semakin canggih karena perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi keuangan.Bank menjadi diragukan ketika frekuensi dan skala pembobolan menjadi semakin besar.Beberapa jenis pembobolan bank yang marak terjadi adalah penipuan, penggelapan, dan korupsi korporasi (corporate corruption).

Pembobolan bank dapat terjadi di setiap proses aktivitas perbankan. Sesuai dengan fungsinya, pembobolan dapat terjadi dalam:

ü  pembobolan terhadap dana simpanan nasabah dimana dana tersebut digerogoti oleh oknum bankir tanpa sepengetahuan nasabah

ü  pembobolan kredit dimana oknum bankir secara sengaja merekayasa kerugian bank melalui transaksi kredit fiktif atau kualitas kreditnya rendah

ü  pembobolan atas transaksi keuangan yang difasilitasi bank seperti kartu kredit, transfer fiktif, transaksi valas yang merugikan dan lain-lain.

2.      Pencuncian uang(money laundering)

Pencucian uang merupakan kejahatan kerah putih yang sangat sulit dilacak dan diberantas.Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi perbankan, seperti Automatic Teller Machine(ATM) dan Electronic Wire Transfer.Pencucian uang hasil kejahatan umum atau praktik ilegal mengancam perekonomian yang efisien dan sistem keuangan yang stabil.

Dampak tindak kejahatan pecucian uang terhadap perekonomian di antaranyaadalah:

ü  menciptakan instabilitas sistem keuangan

ü  menciptakan distorsi sistem persaingan bebas

ü  mempersulit bank sentral dalam mengendalikan moneter

ü  meningkatkan kejahatan baik kualitas maupun kuantitasnya

ü  memunculkan kerawanan sosial di masyarakat

Pencucian uang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dalam hal:

ü  merongrong sektor swasta yang sah

ü  mengganggu integritas pasar keuangan

ü  membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara

ü  mengikis kepercayaan pasar

ü  menimbulkan biaya dan risiko sosial

ü  mengakibatkan kurangnya akurasi pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi

2.2 Sejarah Bank Century

Bank Century didirikan pada tahun 1989 oleh Robert Tantular. Bank ini merupakan hasil merger  dari tiga bank yaitu Bank CIC International, Bank Pikko dan BankDanpac sejak 21 November 2008 (sempat terdaftar di BEJ dengan kode BCIC). Bank tersebut diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan berubah nama menjadi PT BankMutiara Tbk. Pada tahun 1989, Robert Tantular mendirikan Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC). Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Paket Oktober tahun 1988 yang memperbolehkan sebuah bank berdiri dengan modal awal Rp 10 miliar.Akhirnya tahun 1990, Bank CIC mulai beroperasi sebagai Bank Umum.Setelah tiga tahun beroperasi, Bank CIC berubah menjadi Bank Devisa.

Pada tanggal 25 Juni 1997 Bank CIC resmi melakukan Penawaran Umum (IPO) dan mengubah posisi menjadi bank publik. Saham Bank CIC diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.Maret 1999. Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas (rights issue) pertama. Pada tahun yang sama Robert Tantular dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.Juli 2000, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas (rights issue) kedua. Tanggal 22 Juli 2002, Auditor Bank Indonesia dalam pemeriksaan intensif  tanggal 16 Juli-30 November menemukan rasio modal (CAR) Bank CIC ambles hingga minus 83,06 persen dan CIC kekurangan modal sebesar 2,67 triliun.Agustus 2002, Bank CIC Internasional diumumkan BI  masuk daftar pengawasan khusus karena rasio kecukupan modalnya tinggal  5,29 persen, di bawah batas CAR ambang sehat 8 persen.Maret 2003, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas ketiga.Pada Juni 2003, Bank CIC melakukan penawaran umum keempat.

Pada tanggal 22 Oktober 2004, Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa menyetujui pengabungan usaha (merger) melalui peleburan Bank Danpac dan Bank Pikko ke Bank CIC. Setelah penggabungan nama tiga bank itu menjadi PT Bank Century Tbk (Bank Century).6 Desember 2004, Gubernur Bank Indonesia mengeluarkan surat persetujuan penggabungan usaha (merger) melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 6/87/KEP.GBI/2004.Tanggal 14 Desember 2004, Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri No C-30117 HP.01.04.TH.2004. Akhirnya 15 Desember 2004, Bank Century resmi beroperasi. Tanggal 28 Desember 2004, Bank Indonesia mengizinkan perubahan penggunaan izin usaha PT Bank CIC Internasional Tbk untuk digunakan PT Bank Century Tbk. melalui Keputusan Gubernur BI Nomer 6/92/KEP.GBI/2004. Pada saat pengabungan usaha, Bank Century memiliki 25 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas dan 19 ATM.

Tahun 2005, tepatnya pada bulan Oktober, Bank Century menekan perjanjian penyelesaian surat berharga dengan First Gulf Asia Holding Limited. Untuk itu First Gulf menempatkan jaminan sertifikat deposito di National Australia Bank dan Nomura Bank Internasional. Selain itu, 17 Februari 2006, Bank Century melakukan Perjanjian Asset Management Agreement dengan Telltop Holdings Ltd, Singapura untuk penyelesaian surat berharga perusahaan US$ 203 juta.Dalam penjaminan itu, Telltop Holdings Ltd menempatkan deposito US$ 220 juta di Dresdner Bank (Swiss) Ltd.

            Akhir tahun 2008 merupakan awal mula mencuatnya kasus Bank Century, pada 13 November 2008 Bank Century tidak boleh ikut kliring. Selain itu, tanggal 21 November 2008 modalnya jeblok 2,3 persen dari ketentuan CAR sebesar 8 persen. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mengambil alih kepemilikan Bank Century.26 November 2008, Robert Tantular, pemegang saham pengendali Bank Century ditangkap tim Unit II Direktorat II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse dan Kriminal Polri. Ia dijadikan tersangka karena melanggar pasal 50A UU Nomor 10 Tahun 1998. Isinya, memerintahkan manajemen dan pegawai melanggar aturan perbankan. Ancamannya, pidana penjara 7-15 tahun dan denda diperkirakan sebesar Rp 10 – 200 miliar.

2.3 Kasus Bank Century

Kasus Bank Century mulai mencuat pada akhir tahun 2008, kasus ini menjadi perbincangan hangat masyarakat dan penyidik.Kasus ini mulai menjadi perbincangan publik setelah Bank Century mengalami kesulitan likuidasi, kalah kliring, melakukan penipuan melalui manajemen bank, hingga ditetapkan sebagai bank gagal.Kasus Bank Centurysemakin mencuat ketika kabar bahwa adanya suntikan dana talangan atau bail out dari negara yang mencapai triliunan rupiah. Hal ini tentunya membuat rakyat geram dan meminta kasus ini diusut hingga tuntas karena telah merugikan negara dengan jumlah yang fantastis yaitu 6,7 triliun rupiah.Jatuhnya Bank Century dan dikategorikan sebagai bank gagal dimulai akibat dari penyalahgunaan dana nasabah oleh pemilik Bank Century berserta keluarganya.Bank Century pun melakukan masalah internal dengan adanya penipuan oleh manajemen bank terhadap klien mereka. Bank Century melakukan penyimpangan dana untuk peminjam sebesar 2,8 milyar dolar Amerika dan melakukan penjualan produk-produk investasi fiktif Antaboga Delta Securities Indonesia. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para nasabah dan para nasabah pun tidak dapat mencairkan dananya.

Pada akhir tahun 2008, ditemukan berbagai surat berharga valuta asing yang telah jatuh tempo dan gagal bayar yang angkanya mencapai 56 juta dolar Amerika. Selain itu, Bank Century mengalami kesulitan likuidasi dan pada tanggal 13 November 2008 bank ini mengalami kegagalan kriling akibat kegagalan menyediakan dana (prefund).Akhirnya, tanggal 20 November, Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai bank gagal dan dapat memberikan dampak sistemik pada perbankan Indonesia.Atas ususlan BI, maka dilakukan penyelamatan Bank Century melalui pihak LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).Kemudian KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS melakukan rapat.Berdasarkan keputusan yang ditetapkan KKSK dalam surat No.04.KKSK.03/2008, Bank Century resmi diambil alih oleh LPS pada 21 November 2008. LPS kemudian memutuskan memberikan talangan dana sebesar 2,78 triliun rupiah untuk mendongkrak CAR agar mencapai angka 10 persen guna memenuhi tingkat kesehatan sebuah bank.Dampak jatuhnya Bank Century ini berujung pada pencekalan  salah satu pemegang saham, Robert Tantular, beserta tujuh orang pengurus lain Bank Century. Dua pemilik Bank Century, yaitu Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi pun tiba-tiba menghilang.

Talangan dana yang dikucurkan oleh LPS ke Bank Century tidak lantas menyelesaikan kasus ini, tanggal 9 Desember 2008 Bank Century mulai mendapatkan berbagai tuntutan dari ribuan investor Antaboga terkait penggelapan dana investasi sebesar 1,38 triliun rupiah. Semua dana para nasabah dan investor ini di indikasikan mengalir ke kantung Robert Tantular selaku pemilik Bank Century. Pada tanggal 3 Februari 2009, LPS kembali menyuntikan dana ke Bank Century sebesar 1,5 triliun rupiah yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan Bank Century. Talangan dana yang terus menerus disuntikan ke Bank Century dinilai terlalu besar dan menuai gugatan dari parlemen, terlebih lagi LPS kembali menyuntikan dana sebesar 630 miliar rupiah pada tanggal 21 Juli 2009.Sejak saat itu kasus Bank Century semakin mendapat sorotan tajam dari publik.Kasus Bank Century juga begitu menyita perhatian terkait adanya dugaan korupsi serta suap dalam usaha menyelamatkan Bank Century. Dugaan itu pun akhirnya memunculkan beberapa nama yang disebut-sebut terlibat dan turut menikmati dana suap Bank Century. 

Beberapa kalangan menilai pemberian talangan dana pada Bank Century merupakan keputusan yang salah dan terkesan di buat-buat. Karena status Bank Century di perbankan Indonesia terbilang bank yang sangat kecil dan tercatat hanya sekitar 65.000 nama pemilik rekening bank ini. Selain itu, dana pihak ketiga di bank yang dimiliki oleh Robert Tantular ini hanya 0,68% dari total dana di perbankan, aset bank century hanya 0,42% dari total kredit perbankan, assetbank century hanya 0,72% dari aset perbankan dan pangsa kreditnya hanya 0,42% daritotal kredit perbankan. Bank-bank pada Novomber 2008 memiliki rata–rata diatas 12%.Hanya ada tiga bank kecil yang memilik CAR di bawah 8% (batas minimum untukbailout PBI no.10 / 26 / PBI / 2008 pada tanggal 30 oktober 2008).

Hasil Audit Investigatif BPK yang diserahkan kepada DPR RI tertanggal 20 November 2009 memaparkan 8 temuan penting yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi, pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Indikasi korupsi terkait dengan kasus ini terutama terlihat dari terjadinya pelanggaranaturan dan penyalahgunaan wewenang. Berikut beberapa catatan indikasi korupsi darilaporan BPK:

a.        Terkait Merger 3 bank

Sebelum penggabungan 3 Bank, Bank Pikko dan Bank CIC memiliki permasalahanterkait surat-surat berharga (SSB) dan Capital adequacy ratio (CAR).Merger ini diduga untuk menghindari penutupan Bank Pikko dan Bank CIC yang kondisinya tidak sehat.Sejak penggabungan, status Bank Century selalu bermasalah.

Terdapat beberapa Indikasi Pelanggaran yang terjadi pada saat proses merger ini. BIdiduga memberikan kelonggaran terhadap persyaratan merger yaitu dengan:

1.      Aset SSB yang semula dinyatakan macet oleh BI kemudian dianggap lancar untuk memenuhi performa CAR.

2.      Tetap mempertahankan pemegang saham pengendali (PSP) yang tidak lulus fit and proper test.

3.      Komisaris dan Direksi Bank ditunjuk tanpa fit and proper test.

4.      Audit KAP atas laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC dinyatakan disclaimer.

Temuan BPK terkait penggabungan 3 bank ini adalah sebagai berikut:

1.      Akuisi Bank Danpac dan Bank Picco tidak sesuai dengan ketentuan BI.

2.      Surat izin Akuisisi Chinkara atas bank Picco dan Bank Danpac tetap dilakukan meskipun terdapat indikasi praktek perbankan yang tidak sehat dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara.

3.      BI menghindari penutupan Bank CIC dengan memasukan Bank tersebut di dalam skema merger.

4.      Tidak membatalkan persetujuan akuisisi meskipun tahun 2001-2003 hasilpemeriksaan BI pada ke-3 Bank menemukan indikasi pelanggaran yangsignifikan.

5.      Adanya perlakuan Surat-surat Berharga (SSB) yang semula macet menjadi lancardengan rekomendasi KEP (komite evaluasi perbankan).

b.        Terkait Penyaluran fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP), Pengambilan Keputusan KSSK dan Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS)

Sejak bulan Juli 2008, Bank Century (BC) telah mengalami kesulitan likuiditas dan bergantung pada pinjaman uang antar-bank (PUAB). Karena PUAB sulit diperoleh, hingga tanggal 27 Oktober 2008, BC telah melanggar pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 5% dari dana pihak ketiga (DPK).

Posisi CAR Bank Century saat mengajukan FPJP (posisi 30 September 2008) sebesarpositif 2,35%. Pada saat tersebut berlaku ketentuan BI (PBI) No. 10/26/PBI/2008 bahwafasilitas FPJP diberikan kepada bank yang memiliki CAR minimal 8%. Dengan demikianBank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat menerima FPJP.

Namun pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah PBI tentang persyaratan

pemberian FPJP dari semula minimal CAR 8% menjadi CAR positif. Hal ini diduga

untuk memuluskan Bank Century menggunakan fasilitas FPJP.

Berdasarkan posisi CAR Bank Century per-30 September (positif 2,35%) BI menyatakanBank Century memenuhi syarat. Padahal posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang telah dirubah per-14 November 2008.

Berikut ini adalah indikasi penyimpangan penggunaan FPJP dan PMS:

ü Penarikan dana oleh pihak terkait setelah penetapan Bank Century sebagai Bank di dalam pengawasan khusus oleh BI. Padahal BI meminta kepada Bank Century untuk tidak mengijinkan penarikan dana atas rekening simpanan milik pihak yang terkait dengan Bank Century atau pihak lain yang ditetapkan oleh BI. Nilai uang yang ditarik sebesar Rp 454,898 miliar, USD 2, 22 juta, AUD 164,81 ribu dan SGD 41,18 ribu.

ü Pada tanggal 14 November 2008, ada permintaan dari RT yang meminta kepada Kabag Operasional Bank Century Cabang Surabaya-Kertajaya untuk memindahkan deposito milik salah satu nasabah senilai USD 91 juta ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan, Jakarta. Setelah berpindah, DT dan RT mencairkan dana milik nasabah tersebut senilai USD 18 juta pada tanggal 15 November 2008. Uang ini kemudian digunakan oleh DT untuk menutupi kekurangan bank notes yang selama ini telah digunakan untuk keperluan pribadi DT. Deposito milik nasabah tersebut kemudian diganti oleh Bank Century dengan dana yang berasal dari FPJP. Sehingga dalam hal ini adanya dugaan penggelapan kas valas.

ü Laporan keuangan Bank Century yang berada di bawah pengawasan LPS menunjukkan selama 6 bulan di tahun 2009 terjadi penurunan kewajiban terhadap nasabah dalam bentuk simpanan, dari Rp. 10,82 triliun pada Desember 2008 menjadi Rp. 5,18 triliun pada Juni 2009. Diduga selama 6 bulan tersebut terjadipenarikan dana nasabah dalam jumlah besar. Pertanyaan penting yang harus dilontarkan adalah, siapa saja yang menerima dana sebesar Rp. 5,64 triliun itu?

Sementara untuk indikasi korupsi pada KSSK diantaranya:

ü Pengambilan keputusan sebelum mendapatkan pengesahan/persetujuan DPR terkait dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 4 tahun 2008 Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).

ü Keputusan penyaluran PMS yang terkesan dipaksakan, jika didasarkan pada argumentasi BI yang hanya dibangun atas analisis kualitatif yang lemah terkait dampak psikologi pasar yang berantai. Hal ini juga tidak konsisten dengan dasar MOU yang digunakan di dalam penentuan kondisi ‘berdampak sistemik’ yang seharusnya didukung oleh analisis kuantitatif.

Unsur penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan yang terjadi pada pihak BI diantaranya:

ü  Keterlambatan penetapan Bank Century sebagai Bank di bawah pengawasan khusus BI, ditunjukan dengan nilai CAR Bank Century yang merosot pada 31 Oktober 2005 (-132%).

ü  Dugaan Rekayasa perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008 diganti menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008.

ü   Persetujuan pemberian FPJP yang bertentangan dengan peraturan BI, terhadap posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang baru.

ü  Dugaan menyembunyikan informasi yang sebenarnya terkait latar belakang Bank Century pada saat usulan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

2.4  Analisisis Hukum Kasus Bank Century

Dapat dikatakan bahwa Bank Century merupakan tragedi kebangkrutan terbesar dalam ranah perbankan di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah terpaksa melakukan bail out 6.7 triliun rupiah untuk menyelamatkan likuiditas Bank Century. Dimana keputusan penyelamatan berasal dari permintaan Bank Indonesia karena dapat berdampak sistemik dengan menyeret 23 bank lainnya.

Kasus bermula dari dugaan penyelewengan dana nasabah oleh Antaboga Sekuritas sebagai pemegang 7.52% saham Bank Century dalam permainan instrumen derivatif. Kasus penyelewengan dana tersebut berkembang ke arah missmanagement yang dilakukan oleh pengelola DPK (dana pihak ketiga) Bank Century. Mencuatnya kasus Bank Century sering dikaitkan dengan dampak krisis global yang menerpa lembaga keuangan dunia dan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Namun olah data badan penyidik keuangan (BPK) menemukan bahwa kasus Bank Century sudah terendus sebelum krisis global terjadi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pengalihan isu, sehingga para nasabah dan investor menjadi maklum dengan kasus likuiditas akibat efek krisis global yang berdampak pada Bank Century. Terjadi force majeur krisis dalam bentuk pembodohan opini publik. Hal ini dikuatkan oleh hasil penyidikan BPK yang menyebutkan bahwa Bank Century sudah cacat dari lahir. Berdasar hal tersebut, nampaknya Bank Century sejak dulu sampai diambil LPS selalu melanggar aturan, dimana pelanggaran yang terjadi berupa tingkat minimum CAR (Rasio kecukupan modal), batas maksimal pemberian kredit, dan FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek).

Berdasarkan kasus-kasus di atas, bank century banyak melanggar pertauran perundang-undangan. Undang-undang yang di langgar anatar lain:

Pasal 1 ayat 28 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Jadi, Bank wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpannya.

Pengecualian terhadap kewajiban rahasia bank ini adalah:

1.      Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan)

2.      Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur (Pasal 41A UU Perbankan)

3.      Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42 UU Perbankan)

4.      Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. (Pasal 43 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)

5.      Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)

6.      Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. (Pasal 44A ayat 1 UU Perbankan)

7.      Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut (pasal 44A ayat 2 UU Perbankan)

Selain itu ada pengecualian dalam pasal 14 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan: “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank”. Jadi, data nasabah penyimpan di Bank Century merupakan rahasia bank, yang wajib dirahasiakan.

Mengenai mengapa data nasabah penyimpan Bank Century, yang merupakan rahasia bank, dapat diekspos oleh media massa, maka kita harus melihat pada pasal 4 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Media massa sebagai pers dapat mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari pejabat, ataupun sumber-sumber lainnya.

Mengenai DPR yang meminta data nasabah penyimpan ke bank centruy, seharusnya memang tidak boleh dilakukan. Seperti telah dibahas di atas, data nasabah penyimpan termasuk dalam rahasia bank, yang wajib dirahasiakan. Memang dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (“UU Hak Angket”), dalam hal Panitia Angket DPR, semua warga negara Republik Indonesia dan semua penduduk serta orang-orang lain yang berada dalam wilayah Republik Indonesia diwajibkan memenuhi panggilan-panggilan Panitia Angket, dan wajib pula menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan memberikan keterangan-keterangan selengkapnya. Akan tetapi, dalam pasal 22 ayat (1) UU Hak Angket, diatur bahwa ada orang-orang yang diperbolehkan untuk menolak memberikan keterangan. “Mereka yang karena kedudukannya, karena pekerjaannya ataupun karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya sebagai rahasia dalam kedudukan, pekerjaan atau jabatan tersebut”.

Oleh karena itu, merujuk pada pasal 22 ayat (1) UU Hak Angket di atas pejabat-pejabat Bank Century dapat menolak untuk memberikan data nasabah penyimpan yang termasuk rahasia bank tersebut.

Kemudian UU No 24/2004 yang telah diubah dengan UU No 3/2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi “nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Namun dalam kasus ini nilai simpanan nasabah hingga milyaran rupiah.

Tidak hanya itu, kasus bank century juga melanggar UU No 8/1995 tentang Pasar Modal Pasal 5 Butir (a) Ayat 1 dan Butir (g) dan (i). UU N0 23/1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia Pasal 11 dan Pasal 34.

UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 35 Ayat 3 dan 4. Dan keputusan presiden yang dilanggar adalah Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004 terkait Blanket Guarantee. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilanggar adalah Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3. 

Untuk menyelidiki kasus ini maka dibentuklah pansus (panitia khusus). Pansus (Panitia Khusus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. Pansus dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR. Sejatinya UU ini berasal dari rahim ketentuan UUDS 1950 yang secara prinsip menganut demokrasi parlementer. Namun, yang jangan dilupakan bahwa ternyata hak angket juga dikenal sebagai bagian fungsi dan hak DPR yang pada pokoknya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan (ketiga fungsi ini berasal dari Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945), hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (hak ini berasal dari Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945). Selain itu, ketentuan UU 6/1954 ini juga dikukuhkan dengan Pasal 20 A ayat (4) Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Jadi,UU 6/1954 tetap sah berlaku sepanjang belum ada yang diadakan pembaharuan menyangkut pengaturan Hak Angket DPR dan Hak Angket adalah bagian dari hak DPR meski sistem pemerintahan kita pada dasarnya adalah sistem Presidensial. 

Kasus-kasus di atas sebelumnya telah diselidiki oleh pansus (Panitia Khusus). Pansus Century sebagai sebuah solusi yang dicapai guna penyelidikan adanya dugaan penyimpangan dalam pemberian dana talangan kepada Bank Century dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya berlandaskan pada lima dasar kerja yang menjadi agenda, latar belakang pembentukan pansus, serta tujuan pansus itu lahir. Adapun kelima agenda kerja tersebut (yang tercantum dalam bagian awal hasil laporan akhir Pansus Century) secara singkat adalah sebagai berikut.

-          Mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan UU yang berlaku terkait dengan dana talangan yang diberikan kepada Bank Century.

-          Mengurai secara transparan komplikasi dana talangan Bank Century, sejauh mana keterlibatan Kabareskrim Susno Duadji pada proses tersebut, serta konspirasi pemerintah juga jajaran Bank Century terkait dengan dana talangan tersebut.

-          Mengetahui ke mana dana talangan tersebut sebenarnya mengalir.

-          Mengetahui mengapa bisa dana talangan yang diberikan membengkak jumlahnya menjadi sekitar 6,7 triliun rupiah tanpa adanya persetujuan DPR, padahal Bank Cenruty adalah bank kecil yang sejak awal telah bermasalah dan dirasa tidak akan menimbulkan dampak serius bagi perbankan Indonesia.

-          Mengetahui seberapa besar kerugian negara akibat skandal Bank Century tersebut dan seberapa besar uang negara yang dapat diselamatkan nantinya.

Kelima agenda kerja tersebut secara otomatis menjadi landasan kerja Pansus Century dan menjadi tujuan pembentukannya.Selama lebih kurang dua bulan Pansus Century bekerja, didasarkan atas kelima agenda tersebut. Dan, hasil penyelidikan dan investigasi yang dilakukan Pansus Century pada natinya akan dilaporakan dalam Sidang Paripurna DPR sebagai hasil kerja Pansus Century. Berdasarkan hasil kerjanya, Pansus melakukan beberapa penemuan yaitu pendugaan terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti banyak penyalahgunaan mulai dari akuisisi merger, pemberian FPJP, PMS hingga tahap aliran dana Bank Century. Penyalahgunaan ini mengikutsertakan pemilik saham dan manajemen Bank Century. Kasus Bank Century merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlanjut atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal sehingga dapat di kelompokkan kedalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

            Hingga detik ini, perkembangan kasus Bank Century belum juga menghasilkan titik temu penyelesaiannya. Pengucuran dana Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FPJP) sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century itu masih diselidiki oleh KPK dan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Sedangkan menurut Panitia Khusus (Pansus) Kasus Century  terdapat di DPR dan DPR telah menemukan sekitar 60 pelanggaran pada saat proses merger, pengucuran FPJP, sampai keputusan mem-bail out Bank Century.